Apa Kabar Jaksa Kasus BI?

Februari 22, 2008 at 9:01 pm Tinggalkan komentar

Jika dalam pemeriksaan KPK ditemukan alat bukti yang cukup, maka bakal banyak jaksa diproses secara pidana. Lalu, apa kabarnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini masih buang muka terkait aliran dana Bank Indonesia (BI) sebesar Rp100 miliar yang dilaporkan juga mengalir ke Kejaksaan Agung. Sorotan publik seolah teralihkan sehubungan desakan untuk segera menahan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi yang dihubungi Tabloid Sensor, Jumat (22/2), belum memberi jawaban apakah KPK juga akan menyelidiki laporan dari Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo, terhadap sejumlah pejabat dari korps adhyaksa yang ditengarai menerima aliran dana BI sejumlah Rp13,5 miliar Hal itu masih menjadi tanda tanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution sudah menyerahkan nama-nama jaksa yang menangani perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan sejumlah pejabat BI. Ada 16 nama jaksa yang dituliskan Anwar. Kesemua Jaksa itu, yakni Firdaus Dewilmar, Ramdanu Dwiyanto, Baringin Sianturi, FX Suhartono, Tony Sinay, Yudi Handono, S Widadi, Arnold Angkouw, Sunarta, Heru Chairudin, Ali Mukartono, YW Mere, Enriana Fahrudin, Chairul Amin, Robert Pelealu, dan Andi M Iqbal.

Mereka diatas adalah jaksa perkara BLBI yang menyangkut para pejabat BI, seperti Paul Sutopo, Soedrajad Djiwandono, Heru Soepraptomo, Hendrobudiyanto, dan Iwan R Prawiranata. Meski demikian, sejauh ini KPK belum memeriksa aparat kejaksaan, termasuk hakim, yang diduga terlibat suap saat menangani perkara hukum mantan pejabat BI.

Secara internal, kejaksaan juga belum menyelidiki jaksa-jaksa yang menangani perkara BLBI yang melibatkan mantan pejabat BI itu. Jaksa Agung Hendarman Supandji sendiri mempersilakan KPK memeriksa jaksa yang diduga terkait kasus aliran dana BI.

Hendarman mengaku belum memperoleh informasi mengenai nama-nama aparat kejaksaan dimaksud. “Kalau benar tindak pidana, saya tak bisa diam. Justru salah kalau diam,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Bonaventura Daulat Nainggolan, kepada wartawan. Tapi menurut dia, jika dalam pemeriksaan KPK nantinya ditemukan alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan Jaksa, tentu akan diproses secara pidana. Bersamaan itu, kejaksaan juga akan menangani jaksa bersangkutan sesuai dengan PP No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

Nah, jaksa-jaksa yang dulu menangani perkara BLBI itu dilaporkan anggota Badan Pekerja ICW, Adnan Topan Husodo. Dia menengarai BI mengalirkan dananya sebesar Rp13,5 miliar dengan tujuan untuk menangkal isu-isu negatif mengenai BI. Namun, KPK belum meresponnya.
Nasib Burhanddin

Ketua KPK Antasari Azhar, kepada wartawan, Kamis (21/2), mengatakan KPK akan menahan Burhanudin bilamana sudah mendapatkan bukti-bukti tambahan. KPK, kata Antasari, bukan tak bermaksud menahan Burhanudin, melainkan belum dilakukan.

“Kita sedang mengumpulkan bukti-bukti yang akurat agar kita tidak salah langkah ketika memutuskan melakukan penahanan,” tegasnya. Menurut Antasari, ada banyak tahapan yang harus diselesaikan satu per satu secara tuntas sehubungan keterlibatan pihak-pihak dalam kasus gratifikasi BI. Mulai dari Rapat Dewan Gubernur (RDB), pengucuran uang, hingga penerimanya.

Terkait belum adanya anggota DPR periode 1999-2004 yang ditetapkan sebagai tersangka, Antasari meminta agar masyarakat, termasuk juga pers, mencermati langkah-langkah KPK dalam menangani skandal aliran dana BI itu.

Usai diperiksa KPK selama delapan jam, Rabu (21/2), Gubernur BI Burhanuddin Abdullah masih bernasib lebih baik dari dua pejabat BI lainnya meski sama-sama sudah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan Kepala BI Surabaya Rusli Simanjuntak resmi ditahan KPK di Rutan Polda Metro Jaya sejak 14 Februari lalu.

Pemeriksaan terhadap Burhanuddin semula dijadwalkan Selasa (20/2). Akan tetapi, Burhanuddin minta penundaan dengan alasan memimpin Rapat Dewan Gubernur (RDB) BI yang dilaksanakan setiap hari Selasa. Selain Burhanudin, KPK juga memeriksa Maman Somantri dan Aslim Tadjudin.

Kuasa hukum Burhanuddin, M Assegaf dan Amir Syamsudin, mengaku sudah membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Rencananya, surat itu akan diserahkan saat kliennya diperiksa oleh Tim Penyidik KPK yang dipimpin Kombes Ahmad Wiyagus.

Menurut Assegaf, pembuatan permohonan penangguhan penahanan merupakan standar pembelaan dalam proses hukum. Assegaf menyebut, ada dua pihak yang meminta KPK tidak menahan kliennya. Yaitu tim kuasa hukum dan pihak BI. Alasannya, Burhanuddin tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Apalagi, pada Maret 2008 ini akan diadakan Konferensi Bank Sentral se-Asia Tenggara.

Sementara Amir mengatakan, untuk melakukan penahanan, KPK harus mempunyai alasan yang jelas dan ada unsur yang mendesak. Namun, lanjut Amir, hal itu tidak ada lagi karena adanya penjamin di atas.

Guru besar hukum pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita, mengatakan, berdasar prinsip kesamaan di mata hukum, Burhanuddin seharusnya juga ditahan. Jika Burhanuddin tidak ditahan, sementara dua tersangka lainnya sudah ditahan, kata Romli, seolah-olah ada perlakuan khusus terhadap Burhanuddin.

Menurut Romli, banyaknya kasus hukum yang melibatkan para pejabat BI terjadi akibat tidak beresnya manajemen dan pengawasan di bank sentral tersebut. “Hierarki yang kuat di BI juga membuat pertimbangan para staf dan pimpinan yang lebih rendah kurang diperhatikan,” ujarnya.

“Pada level ini agak sulit. Apalagi BI melibatkan lembaga elit,” lanjut Romli. Agar tidak ada anggapan negatif oleh publik, KPK harus segera menetapkan tersangka baru. Esensi kasus aliran dana BI melalui YPPI, menurut Romli sudah jelas.

Dari BI sebagai pemberi dana, sudah jelas ada keputusan rapat dewan gubernur BI yang mengesahkan pengucuran dana. Dari sisi DPR, siapa saja anggota dan mantan anggota DPR yang menjadi penerima juga sudah jelas siapa saja.

“Dalam rapat dewan gubernur kan bukan hanya Burhanuddin saja yang menandatangani. Ada Anwar Nasution dan pejabat BI lainnya,” ujarnya. Sementara mengenai eksulitan KPK untuk menetapkan anggota dan mantan anggota DPR sebagai tersangka, Romli mengatakan, KPK sudah memiliki perangkat hukum serta jaringan lembaga yang bisa menunjukkan bukti adanya aliran dana.

“Kan ada Lembaga Laporan Harta Kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Analisis Transaksi Keuangan. Semuanya sudah tersedia kok, tinggal ambil saja. Jadi jangan terlalu banyak alasan,” cetus Romli.

Namun demikian, kata Romli, upaya yang telah ditempuh KPK dalam menuntaskan skandal aliran dana BI perlu didukung publik. Pasalnya, komisioner jilid II yang baru sekitar tiga bulan menjabat, setelah melalui mekanisme Panitia Seleksi KPK, juga seleksi DPR, telah mengungkap kasus strategis soal aliran dana BI ke DPR.

Sekjen Formappi Sebastian Salang menyebutkan, selama ini kasus suap politik dan korupsi yang menyangkut anggota DPR mampu diseleseaikan secara tuntas. Dia mencontohkan kasus Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang hanya menyeret Menteri DKP, Rohmin Dahuri. “Sebaiknya Burhanuddin terbuka saja sehingga semua pihak yang terlibat juga ditindak,” ujar Sebastian.

Pengamat politik dari CSIS Indra J Piliang juga menyampaikan, kalau tersangka dari BI sudah ditetapkan, dari DPR juga harus ditetapkan. “Minimal sebagai gratifikasi. Yang jelas ada aliran dana BI ke DPR,” cetusnya. Menurut Indra, banyak yang bisa dijadikan sasaran tersangka di DPR, terutama para anggota dan Ketua Komisi IX yang saat itu dijabat Pazkah Suzetta, pansus, serta Panja RUU BI.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) teten Masduki, sebelumnya juga mendesak KPK agar segera menetapkan tersangka dari Dewan. Teten juga menyebut Ketua Komisi IX saat itu memegang peranan penting dalam pembahasan RUU BI. Sejauh ini, KPK baru memeriksa dua anggota DPR periode 1999-2004, yaitu Antony Zeidra Abidin (kini menjabat Wakil Gubernur Jambi), dan Hamka Yandhu (masih di DPR). Kasus yang menerpa bank sentral tersebut bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Syahril Sabirin dan Soedrajad Djiwandono, eks Gubernur BI, juga pernah tersangkut hukum dalam kasus BLBI. mahadir romadhon

Mereka yang Terlibat BLBI
Jaksa
· Baringin Sianturi
· Firdaus Dewlimar
· Ramdanu Dwiyanto
· Tony Sinay
· F.X. Soehartono
· Yudi Handono
· Arnold Angkouw
· S. Widadi
· Heru Chairuddin
· Sunarta
· Ali Mukartono
· Y.W. Mere
· Chairul Amir
· Enriana Fahruddin
· Andi M. Iqbal
· Robert Palealu
Hakim
Pengadilan Negeri
· Rukmini
· Siranda Palayukan
· Panusunan Harahap
· Pramodana Kumara
Pengadilan Tinggi
· Samang Hamidi
· Hasan Basri Pase
· Hartati
Mahkamah Agung
· Bagir Manan
· Parman Soeparman
· Iskandar Kamil

Entry filed under: AKTUAL, SENSOR EKONOMI, SENSOR HUKUM. Tags: .

Tingkah Pola Kapak Merah Nafas Terakhir Tersangka Korupsi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Februari 2008
S S R K J S M
« Jan   Mei »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  

Blog Stats

  • 6,970 hits

Klik tertinggi

  • Tak ada

Kategori

NOMOR TELEPON PENTING

Pengaduan Hukum & HAM Komnas HAM 021-3925253 YLKI 021-7971378 LBH Jakarta 021-3145518 PBHI 021-322084 POLISI Mabes Polri 021-7218555 Polda Metro Jaya 021-5234000 Polres Jakarta Pusat 021-3909921-22 Polres Jakarta Utara 021-431394 Polres Jakarta Barat 021-5480303 Polres Jakarta Selatan 021-7206004 Polres Jakarta Timur 021-8191476 KODAM Kodam Jaya 021-8090837 Kodim Jakarta Pusat 021-6540103 Kodim Jakarta Utara 021-6512584 Kodim Jakarta Barat 021-5671189 Kodim Jaksel 021-7203070 Kodim Jakarta Timur 021-4804719 PEMADAM KEBAKARAN Jakarta Pusat 021-3841216 Jakarta Barat 021-5682284 Jakarta Timur 021-5852150 Jakarta Utara 021-493045 Jakarta Selatan 021-7694519
Jangan Asal Copy Paste Ya...

%d blogger menyukai ini: