Selain Perlindungan, Bantu Juga Korban

Januari 29, 2008 at 10:51 am Tinggalkan komentar

Trafficking (penjualan manusia lintas negara) adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip HAM dan kesetaraan jender. Dalam banyak kasus, trafficking melibatkan pelaku kejahatan yang terorganisir.Sebenarnya ancaman hukum pelaku trafficking sudah jelas. Selain Ancaman pasal 4 Jo Pasal 60 Jo pasal 10 Jo pasal 11 Jo pasal 13 UU No 21tahun 2007 tentang perdagangan orang dan subsider pasal 83 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta pasal 324, 329 dan pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Namun, apalah daya, karena factor ekonomi menghimpit terjadi peluang trafficking.

Diakui Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumut Zahrin Piliang, maraknya kasus trafficking belakangan ini disebabkan faktor ekonomi. “Sementara untuk mendapat pekerjaan ini cukup sulit, sehingga tidak jarang masyarakat tidak berpikir panjang saat ditawarkan suatu pekerjaan, ” katanya.

Parahnya lagi, saat ditawari pekerjaan, banyak yang tidak menanyakan apakah pekerjaan tersebut ada atau tidak, dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Jadi, tidak jarang mereka dijual untuk kepentingan dan keuntungan dari agen yang merekrut tenaga kerja tersebut.

Untuk menghindari hal itu, lanjut Piliang, masyarakat yang ditawari pekerjaan sebaiknya menanyakan lebih jauh pekerjaan yang ditawarkan. Apabila sesuai,setiap calon pekerja tersebut sebaiknya mendapat surat keluar dari kepala desa masing-masing. ”Surat ini cukup penting, karena kalau tenaga kerja tersebut bermasalah,maka kepala desa mengantongi surat ke mana pekerja tersebut dibawa dan dipekerjakan sebagai apa,” terangnya.

Ditambahkan, yang paling penting, untuk mengurangi angka kasus trafficking ini, sebaiknya orangtua tidak mudah memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja, apalagi di luar daerah tempat tinggalnya. ”Karena kalau sudah di luar daerah, maka akan sulit melacak keberadaan sang anak jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan,” pungkas Piliang.

Sementara itu, pekerja sosial dari UNJ Budiarti mengatakan, perlu dibuat peraturan tersendiri terhadap kejahatan ini. Hal ini diperlukan, mengingat kebutuhannya tidak hanya kriminalisasi terhadap pelaku atau secara materiil belaka, namun, dibutuhkan ketentuan formil atau hukum acara dalam kejahatan ini. Selain itu, perlu adanya redefinisi mengenai kejahatan perdagangan manusia dalam RUU KUHP. Dan untuk itu, unsur eksploitasi manusia perlu diperjelas, termasuk eksploitasi fisik dan seksual.

“Selain pengaturan sanksi terhadap pelaku trafficking, yang juga harus diperhatikan perlindungan dan bantuan bagi korban,” katanya.

Sedangkan Rita Serena Kalibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan mengungkapkan, mestinya dilakukan beberapa upaya. Pertama, memastikan korban tidak dipidana. Hal ini penting karena sering terjadi persoalan korban trafficking dialihkan menjadi persoalan keimigrasian, contohnya, seseorang ditangkap karena tidak mempunyai dokumen resmi, padahal dia adalah korban trafficking. Kedua, perlindungan saksi dan korban dalam penyidikan baik di negara asal, negara transit dan negara tujuan trafficking.

“Ketiga, tersedianya layanan bantuan pemulihan dan shelter bagi korban yang dikelola pemerintah dan masyarakat. Dan keempat, menjamin pemenuhan hak korban atas restitusi dan rehabilitasi,” jelasnya.

Namun, peneliti dari Unika Atmajaya Irwanto menuturkan, selain siapa yang bertanggung jawab, pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana jika lembaga-lembaga negara justru terlibat didalamnya. “Hal ini bukan isapan jempol belaka, menurutnya ada penelitian yang menggambarkan bagaimana kejahatan trafficking ini justru menyertakan lembaga negara sebagai pelakunya. Namun, penelitian tersebut urung dipublikasikan karena berbagai pertimbangan,” katanya.

Sedangkan Wahyu Susilo, Analis Kebijakan Migrant Care, menyatakan trafficking adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan dan bertentangan dengan prinsip HAM dan kesetaraan jender. Wanita dan anak-anak yang hidup dalam kesulitan karena kemiskinan rentan terhadap kejahatan ini. Dalam banyak kasus, trafficking melibatkan pelaku kejahatan yang terorganisir.

“Pengiriman TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal adalah satu bentuk trafficking. Modus operandinya antara lain dengan penggantian identitas sang calon TKI. Calon TKI pasti akan berubah, bukan hanya nama, tapi juga umur, status pernikahan dan asal daerahnya,” katanya.
Wahyu mengatakan skenario seperti ini selalu dialami TKI yang bekerja di Timur Tengah. “Ini saya kira bentuk yang paling vulgar. Karena, satu unsur dari perdagangan perempuan adalah pemalsuan identitas,” tegas Wahyu.

Persoalan lain yang dihadapi, menurut Wahyu, terkait hukum dan perundang-undangan. Menurutnya, ada kekosongan hukum untuk melakukan penindakan kejahatan trafficking.
“Kita berharap ada terobosan hukum di Indonesia. Dan saya kira kalau kita mampu merancang sebuah hukum, tindak pidana trafficking bisa menjadi tindak pidana khusus,” imbuh Wahyu.

Peran polisi
Selain perangkat hukum, peran polisi juga penting. Setidaknya, kisah polisi yang menyamar sebagai calo atau sponsor para calon pekerja wanita asal Sukabumi yang bersedia dijadikan sebagai PSK di Malaysia, sangat membantu mengungkap kejahatan perdagangan manusia.

Seperti diketahui, setelah polisi meringkus dua pelaku warga Bekasi dan Jakarta, jajaran Polresta Sukabumi polisi berhasil memulangkan kelima korban, setelah kelimanya disekap dan dipekerjakan sebagai PSK di sebuah lokalisasi di Bintulu, Serawak, Malaysia, selama kurang lebih satu bulan. Polisi juga menetapkan seorang warga Malaysia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena kerap mencari calon korbannya di Indonesia.

Salah seorang korban berinisial Ni mengaku, pada pertengahaan bulan September silam, ia beserta empat rekannya yang berasal dari Sukabumi telah dijanjikan pekerjaan oleh tersangka Nob sebagai pelayan sebuah Pub dan Café di Malaysia dengan upah setiap bulannya mencapai Rp4 juta.

Tergiur dengan pekerjaan yang dijanjikan oleh pelaku, kelimanya sepakat untuk dikirim ke Malaysia. Pada tanggal 23 September, kelimanya diberangkatkan oleh tersangka Nob ke Jakarta untuk dipertemukan kepada tersangka Sup. Oleh Sup kelimanya diperkenalkan kepada Emma dan selanjutnya diberangkatkan ke Kalimantan. “Sekitar tanggal 12 Oktober, kami diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur hutan di perbatasan Kalimantan selama dua jam.

Menurut mereka jalan ini harus ditempuh karena pintu di perbatasan telah ditutup,” ungkap Ni.
Sesampainya di Serawak, kelimanya ditempatkan oleh Emma di sebuah tempat yang berada di dekat kawasan hutan. Ditempat inilah, kelimanya disekap bersama dengan seorang warga Indonesia lainnya yang belakangan diketahui bernama Yul. Keenam warga Indonesia ini dipaksa harus bekerja sebagai PSK dengan terget setiap harinya melayani lebih dari 10 orang pelanggan.

“Jika dalam satu hari kami tidak bisa mendapatkan pelanggan kurang dari 10 orang, maka kami akan disiksa. Bahkan teman saya yang bernama Yul, mengalami patah pada kaki kananannya karena berusaha bunuh diri dengan cara melompat dari lantai dua,” ungkap Ni.

Pekerjaan nista ini dijalani para korban selama satu pekan. Setelah itu kelimanya, harus mendekam selama tiga minggu di sel tahanan kepolisian setempat karena tertangkap tidak memiliki dokumen.

Penangkapan itu sendiri, kata Ni, dilakukan polisi berdasarkan laporan salah satu korban. Ni menegaskan, ia lebih rela mendekam di penjara dari pada harus menjalani penyiksaan.
Sementara itu, Nob mengaku, dari lima orang korban yang telah dijualnya kepada Sup dan Emmang, dirinya mendapatkan keuntungan sebanyak Rp5 juta. Itu pun dibagikan kepada tiga orang warga Sukabumi yang telah memperkenalkan kelima korban kepadanya.

“Baru sekarang saya menjalani pekerjaan,” kata pria yang saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa di salah satu sekolah tinggi swasta di Jakarta. Nob mengaku, pekerjaan yang dijanjikan kepada kelima krobannya itu adalah sebagai pelayan Pub dan café. mangontang silitonga

Entry filed under: TOPIK UTAMA. Tags: .

MISTERI TENGAH MALAM Sulitnya Memberantas “Trafficking”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 6,970 hits

Klik tertinggi

  • Tak ada

Kategori

NOMOR TELEPON PENTING

Pengaduan Hukum & HAM Komnas HAM 021-3925253 YLKI 021-7971378 LBH Jakarta 021-3145518 PBHI 021-322084 POLISI Mabes Polri 021-7218555 Polda Metro Jaya 021-5234000 Polres Jakarta Pusat 021-3909921-22 Polres Jakarta Utara 021-431394 Polres Jakarta Barat 021-5480303 Polres Jakarta Selatan 021-7206004 Polres Jakarta Timur 021-8191476 KODAM Kodam Jaya 021-8090837 Kodim Jakarta Pusat 021-6540103 Kodim Jakarta Utara 021-6512584 Kodim Jakarta Barat 021-5671189 Kodim Jaksel 021-7203070 Kodim Jakarta Timur 021-4804719 PEMADAM KEBAKARAN Jakarta Pusat 021-3841216 Jakarta Barat 021-5682284 Jakarta Timur 021-5852150 Jakarta Utara 021-493045 Jakarta Selatan 021-7694519
Jangan Asal Copy Paste Ya...

%d blogger menyukai ini: