MELAWAN BEKING SPBU

Januari 29, 2008 at 11:03 am Tinggalkan komentar

Pekan terakhir ini, nama Sarwo Handayani selalu mencuat ke publik. Setelah sempat menjadi sasaran kemarahan pedagang bunga Barito, kali ini dia akan melawan beking beking SPBU yang berdiri di jalur hijau.

Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pertamanan di ibukota Jakarta, nama Sarwo Handayani memang tenggelam dengan pejabat yang berkantor di tempat yang menjanjikan naik jabatan lebih cepat. Kalaupun sempat muncul, itu juga karena terkait dengan puluhan pohon di kawasan Cikini-Imam Bonjol yang ditebang tanpa izin.

Tapi itu dulu, ketika di bawah komando Gubernur Sutiyoso. Kini, saat dia diberikan kesempatan oleh Gubernur Fauzi Bowo untuk meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, menyusul telah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pejabat yang disapa akrab Ibu Yani itu langsung menggebrak.

Terbukti, Ibu Yani tanpa ampun menggusur kios pedagang di Taman Ayodya (taman di Jalan Barito, Jakarta Selatan), sekalipun dalam praktiknya terjadi bentrok dan protes dari para pedagang. Diplomasinya kepada media, pembongkaran itu untuk mengembalikan fungsi Taman Ayodya sebagai salah satu ruang terbuka hijau dan sebagai daerah resapan air.

Belum reda amarah pedagang bunga Barito, awal pekan lalu (21/1) di Balaikota Jakarta, Ibu Yani menyatakan pada 2008 akan menertibkan 27 stasiun pengisian pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di jalur hijau. Langkah penertiban sejumlah SPBU tersebut terkait dengan rencana untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibukota.
“Sejumlah 27 SPBU tersebut akan ditutup iZin operasinya. Setelah itu kita alihkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk menertibkan 27 SPBU tersebut pihaknya telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp2 miliar dalam RAPBD DKI 2008. “Kita telah ajukan dana Rp2 miliar, nanti berapa besarannya tergantung pengesahan APBD 2008,” ungkapnya.

Lahan 27 SPBU tersebut, menurutnya, milik Pemprov DKI sehingga relokasi terhadap SPBU itu tidak perlu dilakukan. Saat disinggung target realisasi penertiban, ia menegaskan akhir tahun 2008 ini, 27 SPBU tersebut telah dapat ditertibkan. Alih fungsi 27 SPBU itu sendiri merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk menambah RTH di ibukota. Saat ini luas RTH di ibukota baru 9,6 persen dari total luas wilayah ibukota, sedangkan Pemprov DKI sendiri menargetkan RTH di ibukota seluas 13,9 persen dari total wilayah DKI.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pertambangan DKI Peni Susanti menambahkan, target pertama yang akan dibongkar adalah SPBU di Jalan Raya Achmad Yani, Jakarta Timur. Selain itu, saat ini ada dua SPBU yang sudah dikosongkan peralatannya oleh pemilik, dan tinggal alih fungsi menjadi RTH yaitu SPBU di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan dan kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

Sementara SPBU yang ada di sepanjang Jalan Thamrin-Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gajah Mada, Lapangan Ros Tebet sedang dilakukan berita acara pemindahan. “Umumnya para pemilik SPBU itu tidak keberatan karena mereka sangat mendukung program langit biru,” tutur Peni sambil menjelaskan saat ini terdapat 276 SPBU, dan sekitar 200 SPBU milik PT Pertamina.

Peni mengakui, Pemprov DKI tidak pernah memberikan perijin kepada para pemilik SPBU itu, mereka hanya kontraknya langsung dengan Pertamina dan kami hanya mendapat bagian dari PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor).

Reaksi keras
Sontak, setelah semua media melangsir berita pembongkaran SPBU, reaksi keras pun mencuat. Selain dari pemilik (yang melakukan silent operation) SPBU yang berdiri di jalur hijau, para beking pun mulai ambil ancang-ancang. Desas-desus yang beredar, rencana pembongkaran itu akan sulit karena akan diganjal oleh anggota dewan. Kabar lain, kedudukan Ibu Yani sebagai kepala dinas juga terancam.

Ketika rumors ada ancaman dari para beking, Ibu Yani malah tak gentar. Dia seolah-olah akan melawan, karena merasa benar. “Saya tidak takut siapapun beking di belakang pemilik SPBU itu. Siapapun dia, saya akan bongkar,” jawabnya kepada Tabloid Sensor.

Sebelumnya, Ibu Yani menjelaskan, dua di antara SPBU yang akan digusur sedang proses hukum di PTUN. “Yakni yang ada di Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Proses hukum dari 2007, makanya program belum bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

Selain itu, imbuhnya, dari seluruh pemilik SPBU yang berdiri di jalur hijau itu, jika ada hak, Pemprov akan mempersiapkan penggantinya di lokasi lain atau dengan memberikan ganti rugi.
Ibu Yani juga menolak adanya anggapan melakukan tebang pilih. Prinsipnya, seluruhnya telah melalui pertimbangan matang, namun bukan berarti tebang pilih. “Jadi masalah hukum ini yang kami pertimbangkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, rencana Pemda DKI membongkar SPBU di jalur hijau sudah bertahun-tahun dilakuan. Namun, sekian tahun itu pula terhambat. Malah, beberapa tahun lalu terungkap surat anggota dewan yang merekomendasikan keberadaan SPBU tersebut.

Menurut Sofyano Zakaria, juru bicara Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Jakarta, rencana penggusuran itu perlu dikaji ulang. Sebab, SPBU itu ada izinnya, dan tidak semua tanah yang ditempati SPBU itu milik pemerintah daerah.

Kontribusi SPBU itu juga cukup signifikan, terutama memberikan pemasukan daerah dan ketersediaan bahan bakar minyak. “Nggak usah dibongkar. Kami siap mengganti kompensasi jalur hijau di lokasi lain,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhayar mengatakan alokasi dana untuk penertiban SPBU di jalur hijau ditolak dengan alasan dana yang diajukan sebesar Rp2 miliar tidak akan terserap. “Dalam rapat dengan eksekutif timbul persoalan dimana Pemprov DKI Jakarta tidak mampu membuktikan jalur hijau yang diduduki SPBU tersebut milik DKI,” kata Muhayat.

Menurut dia, jalur hijau yang diduduki SPBU merupakan milik pribadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran pajak. Bahkan ada yang sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 1954. Selain itu, lanjut dia, Biro Perlengkapan pun tidak memiliki data apapun mengenai bukti kepemilikan Pemprov DKI Jakarta bahwa tanah bangunan SPBU yang berada di jalur hijau itu adalah milik DKI.

Muhayar mengatakan SPBU di jalur hijau tidak bisa ditertibkan. Selain memiliki kontrak kerja sama dengan Pertamina, mereka juga telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Dana Rp200 juta tidak cukup untuk menertibkan satu SPBU. Harusnya SPBU itu diberi ganti rugi. “Coba bayangkan berapa nilai tanah di sana seperti di Thamrin, bisa miliaran,” tuturnya.

Ketika ditanya mengapa kebijakan yang sama tidak dilakukan DPRD DKI Jakarta untuk memperjuangkan nasib warga Ibukota yang tetap digusur oleh Pemprov DKI Jakarta karena mendirikan rumah di jalur hijau, Muhayar berkilah hal itu merupakan persoalan yang berbeda.
Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Achamd Husein Alaydrus berkata lain. Dia seolah mendukung rencana Kepala Dinas Pertamanan agar segera membongkar SPBU yang bermasalah.

“Siapapun pemiliknya atau bekingnya, baik itu orang kuat, orang hitam, orang putih, kalau memang SPBU itu melanggar dan meyerobot jalur hijau harus segera dibongkar,” katanya dengan nada tinggi.

Husein Alaydrus juga mencium ada aroma kepentingan dalam permasalahan ini, sehingga pelaksanaan pembongkaran terus tertunda. “Padahal perintah pembongkaran tersebut sudah jauh jauh hari dikeluarkan,” jelasnya.

Itu sebab, Husein Alaydrus pesimis SPBU bermasalah itu bisa dibongkar mengingat Pemprov DKI selama ini selalu plin plan dan tidak konsekuen dalam menjalankan peraturan. “Saya rasa Dinas Pertamanan tidak mampu melaksanakan rencana itu, karena mereka takut berbenturan dengan orang orang kuat, sehingga rencana pembongkaran hanya tinggal rencana dan SPBU nakal itu akan terus beroperasi,” katanya seraya berandai-andai, ”Kalau pun terjadi pembongkaran, saya yakin bukan SPBU milik orang kuat.”

Menurut Husein Alaydrus, agar pelaksanaan aturan ini berjalan dengan baik, hendaknya Gubernur Fauzi Wibowo segera mengganti pimpinan dinas pertamanan dengan orang yang mampu menjalankan aturan. “Kalau tidak wibawa pemprov akan dianggap kecil oleh para pengusaha nakal itu,” katanya.

Di tempat terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengungkapkan, sedikitnya 16 komunitas atau usaha kecil akan tergusur untuk proyek pembangunan dan pengembalian fungsi ruang terbuka hijau.Merekad adalah pasar dan hunian di kolong rel KA di Jalan Probolinggo, Menteng, dan di kolong rel KA Gambir, Jakarta Pusat.Selain itu, pedagang di dalam Taman Ayodya, Jakarta Selatan; pedagang dan penghuni taman di Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara; warga di Jalan Bambu 25 RT 007 RW 04, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur; dan hunian di sisi utara Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat.

Menurut Nurkholis Hidayat dari LBH Jakarta, dengan dana yang amat besar, pembangunan taman di DKI Jakarta juga kerap berakhir terbengkalai, seperti Taman Bersih Manusiawi dan Berwibawa (BMW) di Jakarta Utara. Padahal, pemerintah menyediakan anggaran dana pemeliharaan setiap tahun. Namun, hal seperti itu tidak akan terjadi jika pemerintah memberi informasi seluas-luasnya tentang rencana pembangunan tata ruang DKI.

Pembangunan, ujar dia, juga jangan sampai menyudutkan komunitas penghuni RTH. Dengan anggaran dana yang ada, keberadaan RTH dapat diatur sehingga terintegrasi dengan permukiman maupun tempat usaha. ”Ketika penggusuran harus dilakukan, pemerintah harus terlebih dahulu menyediakan tempat pindah yang pantas bagi warganya,” kata Nurkholis. mangontang silitonga

32 SPBU Itu
Jakarta Pusat (total lahan 14.560 m2)

SPBU Nomor 31-10301 di Jalan Diponegoro, Senen
SPBU Nomor 31-10302 di Jalan Tanah Abang Timur, Gambir
SPBU Nomor 31-12101 di Jalan Sudirman (sisi Barat Hotel Sultan) Tanah Abang
SPBU Nomor 34-10301 di Jalan Gereja Theresia, Menteng
SPBU Nomor 34-10302 di Jalan Sumenep, Menteng.
SPBU Nomor 34-10303 di Jalan Kwitang Raya (sisi Barat) Senen
SPBU Nomor 34-10304 di Jalan Kwitang Raya (sisi Timur) Senen
SPBU Nomor 34-10305 di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng
SPBU Nomor 34-10601 di Jalan Dr Wahidin, Senen
SPBU Nomor 32-10102 di Jalan Tanah Abang Timur, Gambir
SPBU Nomor 32-10701 di Jalan Dr Wahidin, Senen Jakarta Utara (total lahan 6,475 m2)
1. SPBU Nomor 31-13202 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading
2. SPBU Nomor 34-14202 di Jalan Yos Sudahrso, Koja
SPBU Nomor 34-14304 di Jalan Enim-Tongkol, Tanjung Priok
SPBPU Nomor di Jalan Cilincing Raya
Jakarta Barat (total lahan 4, 288 m2)
SPBU Nomor 31-11402 di Jalan Kyai Tapa, Grogol
SPBU Nomor 31- 11701 di Jalan Daan Mogot Km 17, Kalideres
SPBU Nomor 34-11101 di Jalan Hayam Wuruk (sisi Selatan) Taman Sari
SPBU Nomor 34-11102 di Jalan Hayam Wuruk (sisi Utara) Taman Sari
Jakarta Selatan (total lahan 17,804)
SPBU Nomor 31-13102 di Jalan Melawai Raya, Kebayoran Baru
SPBU Nomor 31-12103 di Jalan Pakubowono VI (sisi Timur) Kebayoran Baru
SPBU Nomor 31-12801 di Jalan Tebet Timur Raya, Tebet
SPBU Nomor 31-12901 di Jalan Sudirman (sisi Timur Atmajaya) Setiabudi
SPBU Nomor 31-12108 di Jalan Suryo/Senopati, Kebayoran Baru
SPBU Nomor 34-12110 di Jalan Mataram Timur (sisi Timur) Kebayoran Baru
SPBU Nomor 34-12111 di Jalan Mataram (sisi Barat) Kebayoran Baru
SPBU Nomor 34-12112 di Jalan Pakubowono VI (sisi Barat) Kebayoran Baru
SPBU Nomor 34-12803 di Jalan Lapangan Roos, Tebet
Jakarta Timur (total lahan 4,123 m2)
SPBU Nomor 31-13601 di Jalan Inspeksi Saluran Timur, Jatinegara
SPBU Nomor 34-13204 di Jalan A Yani (sisi Utara) Pulogadung.
3 SPBU Nomor 34- 13207 di Jalan A Yani (sisi Selatan) Jatinegara

Entry filed under: TOPIK UTAMA. Tags: .

Aneh, SPBU Tanpa Surat Perjanjian

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 6,970 hits

Klik tertinggi

  • Tak ada

Kategori

NOMOR TELEPON PENTING

Pengaduan Hukum & HAM Komnas HAM 021-3925253 YLKI 021-7971378 LBH Jakarta 021-3145518 PBHI 021-322084 POLISI Mabes Polri 021-7218555 Polda Metro Jaya 021-5234000 Polres Jakarta Pusat 021-3909921-22 Polres Jakarta Utara 021-431394 Polres Jakarta Barat 021-5480303 Polres Jakarta Selatan 021-7206004 Polres Jakarta Timur 021-8191476 KODAM Kodam Jaya 021-8090837 Kodim Jakarta Pusat 021-6540103 Kodim Jakarta Utara 021-6512584 Kodim Jakarta Barat 021-5671189 Kodim Jaksel 021-7203070 Kodim Jakarta Timur 021-4804719 PEMADAM KEBAKARAN Jakarta Pusat 021-3841216 Jakarta Barat 021-5682284 Jakarta Timur 021-5852150 Jakarta Utara 021-493045 Jakarta Selatan 021-7694519
Jangan Asal Copy Paste Ya...

%d blogger menyukai ini: