Aneh, SPBU Tanpa Surat Perjanjian

Januari 29, 2008 at 10:59 am Tinggalkan komentar

Keberadaan SPBU di jalur hijau sudah bertahun-tahun. BPK menemukan fakta tidak ada surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga.

Ketika itu, bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memang sangat menggiurkan. Lihat saja, selain dipermudah mendapatkan izin usaha, para bos Orde Baru bisa dengan senaknya memilih tempat strategis, termasuk meminta tempat di kawasan jalur hijau.

Itu sebab, ketika rezim Orde Baru lengser, para pemilik SPBU di lokasi basah itu tetap bergeming sekalipun berkali-kali keluar peraturan yang melarang mereka melanjutkan usaha. Malah, pejabat Pemda DKI seolah-olah mengikuti kehendak meraka dengan memberikan waktu usaha sampai tahun 2010.

Sayang, publik tidak bisa pasti mengetahui para pemilik SPBU di jalur hijau itu. Berkali-kali Tabloid Sensor meminta konfirmasi ke instansi terkait, namun tak satu pun yang “berani” memberikan data.

Pertamina yang sebenarnya menyimpan data tersebut hanya memberikan penjelasan, kepemilikan SPBU dapat diketahui dari daftar nomor. Untuk di wilayah Jakarta dan sekitarnya tertera huruf 31.XXXXX atau 34.XXXXX. Kepala 3 berarti SPBU berdomisili di Jakarta Jawa Barat, Banten dan sekitarnya, sedangkan angka 1 berarti SPBU tersebut milik Pertamina kalau angka 4 berarti kepemilikan swasta atau dealer.

Selain itu, SPBU terdiri dari tiga kategori. Pertama COCO alias corporate owner corporate operate, CODO yakni corporate owner dealer operate dan DODO atau dealer owner dealer operate. Kualitas COCO dan CODO lebih baik dibanding DODO, sementara DODO dimiliki per orangan.

Namun, seperti sudah menjadi rahasia umum, sebagian banyak SPBU di Jakarta dimiliki oleh keluarga pejabat. Sebut saja, misalnya anak-anak bekas presiden Soekarno, keluarga pahlawan nasional Yos Sudarso, serta sejumlah nama kondang lainnya. Sejumlah yayasan di bawan naungan Tentara Nasional Indonesia ada juga yang mengelola SPBU, demikian pula para jenderalnya.

Asal tahu saja, keberadaan SPBU tersebut berdiri sejak periode gubernur Ali Sadikin. Sebagian pemilik SPBU adalah tokoh nasional yang dianggap berjasa bagi bangsa, sehingga diberi kesempatan berwirausaha. Ketika itu, memang belum diatur tata ruang dan wilayah.

Runyamnya, keberadaan keluarga pejabat di bisnis SPBU mengurangi semangat aparat Pemda DKI melakukan koordinasi. Berdasarkan data yang diperoleh Tabloid Sensor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang lemahnya koordinasi anak buah Gubernur DKI Jakarta dalam mengelola aset daerah.

Apa pasal? Ya, laporan hasil pemeriksaan BPK pada semester pertama tahun 2006 atas pengelolaan aset daerah menyebutkan, ketika tim BPK melakukan pemeriksaan ke lapangan mereka menemukan beberapa jalur hijau atau taman yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dimanfaatkan untuk pendirian SPBU oleh pihak ketiga.

Namun, tim BPK menemukan kejanggalan karena pemanfaatan aset tersebut tidak didukung oleh surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga. Ini artinya, Pemerintah Provinsi DKI tidak mendapatkan nilai tambah berupa pendapatan dari sewa dan/atau kontribusi PAD dalam bentuk lain atas pendayagunaan aset daerah tersebut.

Pom bensin yang beroperasi di jalur hijau tanpa surat perjanjian itu adalah SPBU 34-10303, SPBU 34-10304, SPBU 34-10302, SPBU 34-10102, SPBU 34-12101, SPBU 34-12901, SPBU 12110, SPBU 34-12111, SPBU 34-12109, SPBU 34-11101 dan SPBU 34-11102. Anehnya lagi, kata laproan BPK, Biro Perlengkapan DKI Jakarta beralasan di dalam mengusahakan pemanfaatan jalur hijau untuk kepentingan SPBU menghadapi kendala Instruksi Gubernur No. 138/2005 tanggal 21 November 2005 tentang larangan mengeluarkan rekomendasi, izin dan atau perpanjangan izin SPBU di jalur hijau.

Sayang seribu sayang, apalagi ketika seorang kepala seksi menyatakan kepada Tabloid Sensor bahwa laporan BPK itu bukan hal baru. Sebab, sudah menjadi rahasia umum di kalangan pejabat DKI bahwa keberadaan SPBU di jalur hijau tidak pernah ada kontribusi.

“Sejak tahun 1960 sampai sekarang sampai sekarang SPBU di jalur hijau tidak pernah ada kontribusi kepada APBD DKI. Kecuali pajak BBM atas PPN, Pph, dan PBB, itu urusan pemerintah pusat,” katanya seraya menduga-duga ada juga oknum TP2B, Tim PKD, Biro Perlengkapan, Dinas Pertambangan, Dinas Tata Kota, dan Dinas P2B yang sesekali menerima setoran dari pemilik SPBU tersebut.

Padahal, imbuh sumber itu, apabila Pemda DKI berpatokan pada Keputusan Gubernur Nomor 23/2000 tentang Pedoman Pemanfaatan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta, sah-sah saja para pemilik SPBU di jalur hijau itu memberikan konstribusi. “Tapi, berani nggak?” cetusnya.

SPBU Asing
Okelah, Pemda memang tak dapat setoran dari pemilik SPBU di jalur hijau, karena kontribusi SPBU di jalur resmi lumayan besar. Itung punya itung, 264 SPBU di Jakarta dinilai masih kurang melayani sekitar 4,9 juta unit kendaraan. Apabila mengacu rasio kota Singapura, dimana dari jumlah 800 ribu kendaraan dapat dilayani oleh 216 SPBU, maka Jakarta masih perlu 1.215 SPBU lagi. Tak aneh, karena selain Pertamina yang akan melayani kebutuhan BBM, kini sudah ada pom bensin milik asing, di antaranya Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), Gulf Oil dan ExxonMobil (AS).

Data BP Migas menyebutkan, sudah ada delapan investor yang bertarung di bisnis SPBU. Nilai investasi yang bakal digelontorkan oleh para investor tersebut mencapai US$350 juta. PT Sigma Rancang Perdana (Shell) merupakan investor dengan modal terbesar, US$250 juta. Pihak Shell mengklaim telah menyiapkan rencana untuk membangun setidaknya 400-an SPBU.

Lalu ada PT Kridapetra Graha, yang menyiapkan dana US$35 juta. Adapun PT Petronas Niaga Indonesia, perusahaan patungan Malaysia-Indonesia, berencana membenamkan dana US$30 juta untuk bersaing di bisnis hilir ini. Di luar tiga perusahaan tadi, ada PT Elnusa Harapan dengan investasi US$4 juta, PT Raven Sejahtera (US$1,3 juta), PT Pandu Selaras alias Petros (US$4 juta), PT Petroleum Limas (US$9,8 juta), dan PT Elnusa Petrofin (US$1,3 juta). Total ada 16 perusahaan yang berebut masuk di bisnis SPBU, yang sebagian besar bakal mengambil lokasi di Jakarta. yoyok b pracahyo

Entry filed under: TOPIK UTAMA. Tags: .

Adu Kuat Pasal Ringtone MELAWAN BEKING SPBU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 6,970 hits

Klik tertinggi

  • Tak ada

Kategori

NOMOR TELEPON PENTING

Pengaduan Hukum & HAM Komnas HAM 021-3925253 YLKI 021-7971378 LBH Jakarta 021-3145518 PBHI 021-322084 POLISI Mabes Polri 021-7218555 Polda Metro Jaya 021-5234000 Polres Jakarta Pusat 021-3909921-22 Polres Jakarta Utara 021-431394 Polres Jakarta Barat 021-5480303 Polres Jakarta Selatan 021-7206004 Polres Jakarta Timur 021-8191476 KODAM Kodam Jaya 021-8090837 Kodim Jakarta Pusat 021-6540103 Kodim Jakarta Utara 021-6512584 Kodim Jakarta Barat 021-5671189 Kodim Jaksel 021-7203070 Kodim Jakarta Timur 021-4804719 PEMADAM KEBAKARAN Jakarta Pusat 021-3841216 Jakarta Barat 021-5682284 Jakarta Timur 021-5852150 Jakarta Utara 021-493045 Jakarta Selatan 021-7694519
Jangan Asal Copy Paste Ya...

%d blogger menyukai ini: