Mencurigai DPR Memeras Obligor

Januari 24, 2008 at 8:22 am Tinggalkan komentar

Hak interpelasi BLBI terus bergulir. Fraksi-fraksi di DPR sepakat mendesak pemerintah agar serius menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut. Kalau perlu, kejar terus obligor ngemplang.

 “Semangatnya sama, semua sepakat agar pemerintah harus serius menangani masalah ini. Obligor-obligor nakal di kejar terus,” ujar Ketua FGP Priyo Budi Santoso usai rapat kordinasi Tim 13 perumus interpelasi BLBI di gedung DPR Senayan, Jakarta, Jumat (18/1).

Tim 13 terdiri dari Ketua DPR Agung Laksono dan perwakilan proporsional dari setiap fraksi, antara lain Hari Azhar Aziz (FPG), Priyo Budi Santoso (FPG), Panda Nababan (FPDIP), I Gusti Agung (FPDIP), Andi Rahmat (FPKS), Saidi Butar Butar (FPD), Drajad Wibowo (FPAN), Diah Defawatie Ande (FPBR), Azwar Anas (FKB), Jamaludin Karim (FBPD), dan Pastur HAsibuan (PDS).

Menurut Priyo, dalam rapat kordinasi tersebut, tidak terjadi perubahan signifikan mengenai materi substansi yang akan ditanyakan kepada pemerintah. Priyo mengurai, materi substansi tersebut antara lain mengenai kerugian BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, obligasi rekap Rp 425,5 triliun termasuk bank-bank BUMN Rp 280 triliun dan bank swasta Rp 145,5 triliun, Surat Utang Penjaminan Rp 73,8 triliun, dan Dana Talangan Rp 49,5 triliun.“Banyak yang dibicarakan dalam rapat tadi, tapi belum ada kesepakatan. Hanya brainstorming. Ada juga usulan untuk kategorisasi KLBI dan BLBI,” cetus anggota Komisi II ini.

Mengenai kemungkinan kehadiran Presiden SBY dalam sidang paripurna interpelasi, Priyo mengatakan, hal itu belum disepakati fraksi-fraksi. “Tadi tidak dibahas soal itu. Tapi dalam tatib, tidak ada kewajiban presiden harus hadir. Bisa diwakilkan,” ujarnya.

Sedangkan Wakil Ketua FPAN Drajad Wibowo menegaskan perlunya kehadiran Presiden SBY dalam sidang paripurna interpelasi tersebut. “Sebaiknya hadir. Sebab presiden dapat ikut mengambil in charge dalam penyelesaian kasus ini,” kata Drajad.

Rapat kordinasi Tim 13 rencananya akan dilanjutkan pada Senin 21 Januari 2008 Sementara hasil rumusan substansi interpelasi ditargetkan rampung pada Kamis 24 Januari 2008 dan diserahkan kepada pemerintah esoknya.

Materi pembahasan interpelasi bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI) dipastkan rampung Kamis depan dan akan diserahkan ke Presiden Jumat.“Pimpinan fraksi sepakat bahwa substansi materi tidak akan dirombak total. Selain itu, ada juga yang mengusulkan pemisahan atau kategorisasi. Hal-hal apa saja yang masuk kredit likuiditas BI (KLBI) dan mana saja yang BLBI,” kata Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso usai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, Jumat sore (18/1).

Dikatakan Priyo, dalam materi interpelasi disebutkan kerugian Negara dalam kasus BLBI mencapai Rp 144,5 triliun sedangkan kerugian akibat KLBI seperti obligasi rekap mencapai Rp 144,5 triliun,” kata Priyo.

DPR dicurigai
Interpelasi BLBI disetujui secara aklamasi dalam rapat paripurna, 4 Desember lalu. Sebelumnya, pengambilan keputusan interpelasi tersebut akan menggunakan mekanisme voting. Akan tetapi setelah melalui lobi, wakil fraksi menyetujui secara aklamasi.Tak sedikit kalangan yang curiga dengan aklamasi interpelasi BLBI itu.

Pengamat politik UI misalnya curiga interpelasi itu akan dimanfaatkan untuk ajang pemerasan. “Usulan hak interpelasi ini harus semata demi kepentingan bangsa dan negara, dan jangan sampai ditunggangi oleh elite politik tertentu untuk mencari dana bagi kepentingan pemilu mendatang,” kata Arbi Sanit.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada Denny Indrayana mengatakan selama ini publik mencurigai ada udang dibalik batu dibalik pengajuan hak interpelasi BLBI yang diajukan DPR. “Kalau mereka terbukti memanfaatkan hak interpelasi untuk mengumpulkan uang bagi kepentingan partainya, maka mereka (anggota DPR-red) harus siap menerima hukuman dari rakyat, yaitu mereka tidak akan dipilih lagi pada Pemilu 2009,” kata Denny Indrayana.

Kecurigaan publik katanya, cukup beralasan karena selama ini kasus BLBI selalu dimunculkan dan tapi disisi lain, DPR tak pernah berniat serius menyelesaikan kasus tersebut dan selalu kandas di tengah jalan.

Denny mengaku untuk membuktikan anggota DPR memanfaatkan kasus itu untuk pundi-pundi dana bagi partai, sulit. Ibarat kentut, aromanya tercium kemana-mana.Ia sendiri mengaku aneh dengan manuver anggota Senayan yang mengusung hak interpelasi BLBI, yang katanya untuk menuntaskan kasus tersebut.“Seharusnya kasus itu diselesaikan secara hukum dan DPR hanya mendorong dari segi politis, termasuk dengan menggunakan hak interpelasi dan kemudian diteruskan dengan hak angket,” ujarnya.

Tapi, kalau kemudian DPR memanfaatkan kasus itu untuk kepentingan mereka, maka mereka harus bersiap-siap untuk tidak didukung rakyat lagi dalam Pemilu mendatang.

Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono malah mencurigai adanya konspirasi antara obligor BLBI dengan DPR dan juga dengan pemerintah. Tidak itu saja, ia curigai kasus BLBI didorong dengan cara mengusung hak interpelasi oleh DPR untuk mencari pundi-pundi menghadapi Pemilu 2009.

“Ini bagian dari pemerasan terhadap obligor BLBI,” katanya. Apalagi kasus BLBI tidak pernah ditangani secara serius, terutama oleh aparat hukum. Bahkan ia pun menyakini pengajuan hak interpelasi tidak akan mampu menyelesaikannya. “Saya curiga penyelesaiannya malah di belakang meja,” tuturnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR (bidang hukum) Benny K Harman mengingatkan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menghentikan saja penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika pada akhirnya tidak menemukan data atau bukti-bukti penyimpangan yang dibutuhkan demi tegaknya kepastian hukum di Indonesia. “Kalau tidak menemukan bukti dan untuk kepastian hukum, maka Kejagung harus mengeluarkan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan Perkara,” ujar Benny.

Menurut dia, penghentian itu harus dilakukan karena kasus yang merugikan negara triliunan rupiah itu hingga kini ternyata masih dalam tahap penyelidikan kembali yang dilakukan Kejagung.

Sedangkan bagi para obligor BLBI yang selama ini kooperatif dan bahkan sudah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL), maka menurut Benny Harman, Kejagung tidak perlu mengungkitnya kembali. Benny berpendapat, obligor BLBI yang kooperatif seperti Salim Group, pada dasarnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari pemerintah karena sudah mengantongi SKL sehingga perlu adanya ketegasan untuk memberikan kepastian hukum.”Jadi buat apa diungkit lagi, tinggal bagaimana kepastian hukum itu diberikan bagi mereka yang kooperatif dan telah mengantongi SKL,” ujar Benny Harman.

DPR saat ini telah membentuk tim untuk menyempurnakan materi interpelasi menyangkut BLBI/KLBI. Kesepakatan dalam rapat konsultasi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR memutuskan tim beranggotakan 13 anggota dan dipimpin langsung Ketua DPR Agung Laksono.Anggota Komisi IX DPR yang juga masuk dalam Tim 13 Interpelasi BLBI di DPR Andi Rahmat, mendesak adanya konsistensi dari Pemerintahan Yudhoyono terhadap payung hukum yang sudah ada dalam penyelesaian BLBI.

“Hal ini menjadi penting guna memberikan iklim yang baik dalam berusaha di Indonesia,” kata politisi muda PKS itu.

Sebelumnya sejumlah media juga mewartakan bahwa Jampidsus Kejagung Kemas Yahya Rahman mengaku mengalami kesulitan untuk melakukan penyelidikan BLBI karena tidak menemukan data atau bukti-bukti. Bahkan, kejaksaan juga tidak menemukan bukti penyimpangan penyerahan aset Salim Group ke BPPN. Kendati demikian, Kemas telah berjanji tetap akan mengeluarkan kesimpulan atas hasil penyelidikan dan penyidikan kasus BLBI tersebut.

Kesimpulan pertama, kata Kemas, jika kasus tersebut memiliki bukti kuat statusnya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kedua, jika hasil penyidikan tidak terindikasi pidana atau kasusnya dikategorikan kasus perdata akan dilimpahkan ke bagian perdata dan tata usaha negara Kejagung.Ketiga, kesulitan mencari data asli penyerahan aset obligor BLBI dan tidak memiliki bukti, kasusnya akan dihentikan. sofyan hadi

Entry filed under: SENSOR EKONOMI, SENSOR HUKUM, TOPIK UTAMA. Tags: .

Penjarakan Dalang Koruptor di Dinas Tarukim Sumut Menyoal Kasus Korupsi Lili Asdjudiredja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Januari 2008
S S R K J S M
« Des   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 6,970 hits

Klik tertinggi

  • Tak ada

Kategori

NOMOR TELEPON PENTING

Pengaduan Hukum & HAM Komnas HAM 021-3925253 YLKI 021-7971378 LBH Jakarta 021-3145518 PBHI 021-322084 POLISI Mabes Polri 021-7218555 Polda Metro Jaya 021-5234000 Polres Jakarta Pusat 021-3909921-22 Polres Jakarta Utara 021-431394 Polres Jakarta Barat 021-5480303 Polres Jakarta Selatan 021-7206004 Polres Jakarta Timur 021-8191476 KODAM Kodam Jaya 021-8090837 Kodim Jakarta Pusat 021-6540103 Kodim Jakarta Utara 021-6512584 Kodim Jakarta Barat 021-5671189 Kodim Jaksel 021-7203070 Kodim Jakarta Timur 021-4804719 PEMADAM KEBAKARAN Jakarta Pusat 021-3841216 Jakarta Barat 021-5682284 Jakarta Timur 021-5852150 Jakarta Utara 021-493045 Jakarta Selatan 021-7694519
Jangan Asal Copy Paste Ya...

%d blogger menyukai ini: